Tax clearance jadi instrumen perlindungan bagi investor

Tidak banyak pejabat yang bisa tetap tenang mesti institusinya dikritik habis. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Jusuf Anwar. Dialah pejabat yang berani komentar I don’t care! terhadap kajian sebuah LSM yang menuding Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak-keduanya di bawah Departemen Keuangan-sebagai instansi pemerintah terkorup di Indonesia.

“Pajak dan Pabean itu sudah seperti selebritis. Sekecil apapun keburukan yang ada di kedua instansi ini pasti menjadi berita headline. Kalau ingin tampil di halaman satu koran, mudah saja. Jelek-jelekin saja pajak dan bea cukai, pasti jadi HL.” Kata Menkeu Jusuf Anwar di depan peserta konggres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Brastagi, Medan belum lama ini.

Memang bukan rahasia lagi, saat ini hampir semua pihak menjadikan pajak dan kepabeanan sebagai kambing hitam. Industri kakao dan komoditas primer lainnya tidak mampu merebut pasar ekspor karena bahan bakunya dikenakan pajak; maskapai penerbangan bakal mengalihkan base camp ke luar negeri karena Indonesia mengenakan PPN atas penjualan avtur; industri tekstil dan produk tekstil megap-megap karena restitusi pajak lambat dan sering dikemplang; perusahaan asuransi tak berkembang karena premi asuransi dikenakan pajak; investasi ke Indonesia rendah karena pajak; perusahaan migas lari karena pajak; bahkan ada pimpinan sebuah BUMN yang tanpa rasa bersalah sedikit pun menyatakan laba perusahaannya kecil karena dikenakan pajak.

Kini si ‘kambing hitam’ muncul dari pasar modal. Pekan lalu, Kepala Bapepam Darmin Nasution menyatakan minat perusahaan masuk bursa rendah antara lain karena masalah tax clearance. Pada 2004, misalnya, Bapepam menargetkan 20 pendatang baru di bursa, namun hingga tutup tahun yang masuk hanya sembilan emiten. Tahun ini, rasanya tidak lebih baik, meski targetnya naik menjadi 30 emiten baru. Faktanya, hingga pertengahan tahun ini tercatat dua perusahaan yang tercatat masuk bursa.

Apa sih tax clearance itu? Ditjen Pajak menyebut tax clearance sebagai surat keterangan fiskal (SKF). Yaitu surat keterangan dari kantor pajak mengenai status wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk tahun tertentu. Jika wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang atau masalah dengan pajak, maka yang bersangkutan dinyatakan clear.

Kewajiban memperoleh tax clearance bagi calon emiten memang tidak diatur dalam UU Pasar Modal. Ketentuan tersebut berasal dari kesepakatan antara Dirjen Pajak (ketika itu Mar’ie Muhammad) dan Ketua Bapepam (Marzuki Usman). Jika Darmin Nasution menyatakan ketentuan tersebut kini tidak berlaku lagi, seharusnya ada pernyataan bersama dengan Dirjen Pajak. Sebab, hingga kini baik Ditjen Pajak maupun Bapepam belum mencabut surat edaran tentang tata cara peberian tax clearance kepada perusahaan yang go public.

Lindungi investor

Kesepakatan yang dilakukan pada saat pasar modal tengah booming itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan investor dari praktik tidak sehat yang mungkin dilakukan oleh emiten, a.l. dana yang diperoleh tersebut digunakan oleh emiten untuk melunasi utang pajaknya.

Kedua lembaga tersebut sepakat SKF dijadikan salah satu syarat bagi calon emiten yang hendak mengumpulkan dana masyarakat melalui penjualan saham atau obligasi.

Apakah tax clearance masih layak dipertahankan? Dirut Bursa Efek Jakarta Erry Firmansyah menyatakan masalahnya bukan pada tax clearance, tapi pada proses untuk mendapatkan surat tersebut. “Ketentuan itu menjadi sumber ketidakefisienan yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan tarif mahal,” katanya kepada Bisnis pekan lalu.

Hal senada juga dikemukakan seorang konsultan keuangan yang dekat dengan BEJ. Menurut dia, tax clearance menjadi keluhan umum para emiten dan calon emiten karena diakui atau tidak, biaya tidak resminya sangat besar. Padahal tidak ada aturan dalam undang-undang yang mewajibkan emiten memperoleh SKF sebelum go public. “Ketentuan tersebut telah dimanfaatkan menjadi lumbung KKN oleh oknum-oknum pajak,” katanya.

Tudingan tersebut langsung dibantah oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Sigit P. Pramudito. Dia menyatakan proses penerbitan SKF mudah, cepat dan tidak dipungut biaya. “Calon emiten tak perlu takut jika kepatuhannya dalam membayar pajak baik. Jika masih dipersulit, laporkan ke dirjen pajak,” katanya.

Masalah yang sering muncul untuk mendapatkan tax clearance, menurut Sigit, adalah wajib pajak (calon emiten) enggan melunasi kewajiban perpajakan untuk seluruh jenis pajak dalam tahun berjalan sampai dengan bulan terakhir.

Selain itu, emiten kadang kala juga enggan melunasi tunggakan pajak atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Bahkan, ada beberapa wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana fiskal dan tengah dalam proses penyidikan oleh aparat pajak.

Apakah Kantor Pajak tidak keberatan tax clearance untuk calon emiten ditiadakan? Masalahnya, menurut Sigit, bukan dicabut atau dipertahankan, tapi bagaimana masyarakat dapat dilindungi semaksimal mungkin? Jangan sampai dana yang diserap dari masyarakat akhirnya justru digunakan untuk melunasi utang pajak yang sebenarnya menjadi tanggung jawab emiten. Apalagi jika utang pajak yang muncul itu terjadi untuk tahun-tahun sebelum perusahaan tersebut go public.

“Ingat, pajak mempunyai masa daluwarsa hingga 10 tahun ke belakang,” katanya.

Sebenarnya ada instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko investor, yaitu kewajiban audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan mereka.

Namun tetap saja muncul keragu-raguan atas kebenaran SPT dan kewajiban perpajakan mereka. Sebagi ilustrasi, dari 330 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ), hanya sebagian kecil holding company yang menyampaikan laporan keuangan tersendiri (parent only) yang telah diaudit sebagai lampiran wajib dalam SPT Tahunan PPh Badan walaupun laporan konsolidasinya diaudit.

Langkah mundur

Keinginan Bapepam meniadakan tax clearance sebagai salah satu syarat bagi calon emiten adalah langkah mundur. Sebab yang terjadi saat ini justru tax clearance dijadikan syarat untuk berbagai kepentingan, terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang mengincar jabatan publik.

Calon presiden, calon gubernur, calon bupati atau walikota, calon anggota legislatif, calon anggota hakim agung, calon gubernur dan deputi gubernur Bank Indonesia dan masih banyak jabatan publik lain yang mensyaratkan tax clearance. Tax clearance paling tidak bisa mengembalikan hak-hak negara.

Artinya, jangan karena ada tangan-tangan kotor yang bermain-main lalu persyaratan tax clearance ditiadakan. Mengejar penambahan jumlah emiten memang penting, tapi lebih penting lagi adalah melindungi investor.

Selama ini dengan pengawasan yang berlapis-lapis saja, investor atau masyarakat masih sering dirugikan. Bagaimana jadinya jika pengawasan hanya diserahkan ke satu pihak? Masyarakat tentu masih ingat dengan kasus Bank Global, yang diawasi langsung Bank Indonesia (sebagai bank) dan Bapepam (sebagai emiten) namun tetap saja bobol.

Apakah ada responsibilitas dari kedua instansi ini kepada masyarakat karena telah gagal melindungi masyarakat? Pernyataan maaf pun tidak pernah mereka sampaikan.

Kedua instansi tersebut sama sekali ‘tak kena getah’ dari kasus Bank Global maupun kasus lain. Satu-satunya pihak eksternal yang kena getah kasus Bank Global adalah Yoseps Susilo, akuntan publik Bank Global yang izin praktiknya dicabut. (Parwito/Bisnis Indonesia, 28 Juni 2005)

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Pos ini dipublikasikan di Opini, Perpajakan dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s