UU Pajak Penghasilan penuh ‘distorsi’

Menurut literatur, pengenaan pajak seharusnya memenuhi asas keadilan, baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal. Keadilan horizontal dalam perspektif pajak mengandung makna, untuk wajib pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama.

Sementara keadilan vertikal diartikan semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan. Konsep ini yang mendasari pengenaan pajak penghasilan secara progresif, seperti dianut rezim perpajakan Indonesia.

Dalam kaitan ini, apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati benar adanya. Perilaku wajib pajak akan dijadikan basis reformasi perpajakan. Reformasi itu dimulai dengan membandingkan wajib pajak yang berpenghasilan sama namun membayar pajak secara berlainan.

“Jadi misalkan, ada ada dua hingga tiga orang yang berpendapatan sama, yakni Rp10 juta. Yang satu, hanya membayar lima, yang satu lagi melunasi pajak tujuh, sedangkan yang lainnya membayar delapan. Sementara kalau di perusahaaan, ada perusahaan yang melaporan nilai omzet yang berbeda. Itu menandakan ada sesuatu yang salah dalam pembayaran pajaknya,” kata Sri Mulyani di depan Indonesia Investor Forum yang digelar di Jakarta awal pekan lalu.

Menurut Menkeu, kesalahan bisa berasal dari kedua belah pihak, yakni wajib pajak atau aparat pajak. Pemerintah menetapkan masalah pembayaran pajak yang keliru itu sebagai titik tolak perbaikan perpajakan secara menyeluruh.

Distorsi UU

Pernyataan Menkeu benar dalam konteks teori. Tapi dalam praktik, perbedaan pembayaran pajak meskipun jumlah penghasilan yang diperoleh sama, tidak selalu berarti telah terjadi kesalahan atau kecurangan.

Undang-undang perpajakan memungkinkan hal itu. Dalam UU Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang, dikenal tarif pajak penghasilan yang bersifat umum seperti diatur dalam Pasal 17 dan ada pula tarif khusus yang tersebar dalam berbagai pasal.

Berikut beberapa tarif khusus yang diatur dalam UU PPh. Pertama, tarif PPh final untuk penghasilan tertentu seperti diatur Pasal 4 ayat 2 UU PPh. Ayat ini berbunyi: Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kedua, tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ketentuan ini umumnya berlaku orang pribadi dengan pekerjaan bebas (seperti artis, konsultan, olahragawan) yang mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp600 juta per tahun. Dalam RUU PPh, batas peredaran bruto ini dinaikkan menjadi Rp1,8 miliar.

Ketiga, tarif khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Pasal ini mengatur pengenaan pajak untuk penghasilan dari pemberi kerja, uang pensiun, penghasilan dari suatu kegiatan, penghasilan pegawai harian, mingguan, borongan dan lain sebagainya.

Keempat, tarif khusus PPh Pasal 22 untuk kegiatan impor, penghasilan dari kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/D dan penghasilan dari kegiatan tertentu lain seperti penyerahan DO dari Pertamina ke anggota Hiswana Migas dan seterusnya. Importir yang mempunyai angka pengenal impor (API), misalnya, dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor sedangkan importir yang tidak memiliki API dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 7,5%.

Kelima, tarif khusus PPh Pasal 23 untuk penghasilan dari berbagai jenis jasa, penghasilan atas modal (dividen, royalti), dan macam-macam penghasilan lain. Penghasilan berupa hadiah, misalnya, dibedakan antara hadiah dari suatu undian dan hadiah dari suatu turnamen/perlombaan.

Keenam, tarif PPh Pasal 25, khususnya untuk pembayaran fiskal perjalanan luar negeri. Dibedakan berdasarkan moda yang digunakan. Perjalanan keluar negeri dengan menggunakan pesawat dikenakan fiskal Rp1 juta sekali jalan, dengan kapal laut Rp500.000 sekali jalan dan armada darat Rp250.000.

Ketujuh, tarif PPh Pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri. Jenis-jenis penghasilannya yang diatur dalam pasal ini hampir sama dengan jenis penghasilan dari PPh Pasal 23, namun tarifnya berbeda-beda.

Ketentuan PTKP

Selain itu, untuk wajib pajak orang pribadi juga dikenal besaran nilai yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto, yang dikenal dengan sebutan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Besaran PTKP ini merupakan atau dianggap sebagai biaya hidup yang paling mendasar, sehingga tidak dikenakan pajak.

Besarnya PTKP yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

  • Rp13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak yang bersangkutan.
  • Rp1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
  • Rp13.200.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
  • Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah/semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang.Besarnya PTKP ini disesuaikan dari waktu ke waktu dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dengan demikian besarnya PTKP tergantung pada status perkawinan wajib pajak, status kerja istri, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan. Dengan demikian, dua orang karyawan dengan penghasilan yang sama bisa jadi PPh yang dibayar berbeda karena yang satu kawin, satunya lagi jomlo.

    Pasal-pasal tersebut maupun ketentuan mengenai PTKP ini merupakan ‘distorsi’ namun dimungkinkan dan lazim digunakan di berbagai negara. Pengecualian seperti ini sangat memungkinkan terjadinya wajib pajak dengan penghasilan sama namun dikenakan pajak yang berbeda. Dalam kasus ini, jelas bukan salah wajib pajak dan bukan salah aparat pajak.

    Jika perbedaan-perbedaan jumlah pembayaran pajak seperti ini yang akan dijadikan basis reformasi perpajakan, seperti dilontarkan Menkeu, jangan-jangan akan menghasilan kebijakan salah landasan. Karena perbedaan jumlah pajak yang dibayar bisa jadi berbeda tergantung pada jenis penghasilannya, sumber penghasilannya dan bidang usahanya. Bukan begitu, Bu? (Parwito/Bisnis Indonesia 7 Agustus 2006)

  • Tentang parwitoparwito

    it is about my opinion.... it all about my world
    Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , . Tandai permalink.

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s