Siapa Bisa Mengawasi DJP?

Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mengajukan judicial review atas UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke Mahkamah Konstitusi patut didukung. Upaya itu diharapkan dapat mengakhiri debat yang tidak ada habisnya mengenai batasan rahasia jabatan seperti diatur dalam Pasal 34 UU KUP.

Kalau dicermati perjalanan Pasal 34-mulai dari UU KUP 1983, UU KUP 1994, UU KUP 2000 hingga UU KUP 2007-tampak sekali bahwa ketentuan mengenai rahasia pajak atau rahasia jabatan ini dari waktu ke waktu semakin rapat. Pasal rahasia jabatan menjadi tertutup rapat dan benar-benar mematikan kontrol sosial yang dapat diberikan masyarakat kepada Ditjen Pajak.

Bahkan dalam UU KUP 2007, tenaga ahli yang biasa dijadikan pintu masuk bagi intansi lain untuk mengintip data pajak kini dibatasi hanya akuntan (publik), pengacara dan ahli bahasa. Kata “dan lainnya” yang pada Penjelasan Pasal 34 UU sebelumnya masih ada, dalam UU KUP 2007 dihapus. Penghapusan dua frase kata ini jelas dimaksudkan untuk menghalangi atau paling tidak mempersulit masuknya BPK dan atau BPKP ke Ditjen Pajak

Memang, data wajib pajak bisa dibuka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau kerja sama dengan instansi pemerintah lain; dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana dan perdata atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

Soal izin ini juga menjadi masalah sendiri. Bunyi ayatnya adalah “Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis…”. Pasal ini tidak mengikat menteri untuk “selalu” atau “harus” memberi izin ketika instansi pemerintah lain meminta izin. Inilah yang dialami BPK, yang katanya sudah lima kali mengirim surat ke Menteri Keuangan untuk masuk ke Ditjen Pajak, tapi tidak pernah sekali pun ditanggapi.

Jika Pasal 34 Ayat (3) berbunyi “Menteri Keuangan harus memberi izin tertulis…” atau setidaknya berbunyi “Menteri Keuangan memberi izin tertulis…” maka BPK tidak perlu mengalami nasib seperti pengemis.

Penjelasan Ayat 3 juga sama saja. Bunyinya adalah “keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang WP dapat diberikan…”. Kata dapat (sengaja dicetak miring) dalam bahasa undang-undang berarti bisa diberikan, bisa pula tidak diberikan.

Pembelokan isu

Yang menarik dalam wacana tentang Pasal Rahasia Jabatan ini adalah adanya pembelokan isu, sama seperti ketika Ditjen Pajak meminta izin masuk ke data nasabah bank yang terbentuk dengan pasal Rahasia Bank.

Ditjen Pajak adalah instansi yang paling gencar meminta dispensasi untuk masuk ke pasal ini. Namun yang terjadi adalah penolakan dari berbagai kalangan seolah-olah Pasal Rahasia Bank itu hendak dihapuskan. Keinginan Ditjen Pajak untuk masuk ke data nasabah bank tentu bukan dimaksudkan untuk menghilangkan sama sekali kerahasiaan data nasabah. Atau dengan kata lain, pasal rahasia bank tetap eksis.

Namun ketika wacana yang berkembang adalah hilangnya pasal rahasia bank, maka keinginan Ditjen Pajak pun kandas dan harus mundur teratur.

Hal yang sama terjadi dengan BPK. Seolah-olah keinginan BPK untuk bisa masuk ke Ditjen Pajak kemudian menghilangkan pasal rahasia jabatan. Rahasia wajib pajak mestinya tetap aman, meski BPK bisa melihatnya. Izin kepada BPK atau BPKP untuk masuk ke Ditjen Pajak bukan berarti Pasal 34 dicabut.

Memang menjadi pertanyaan juga, apakah BPK atau BPKP bila diizinkan mengaudit Ditjen Pajak mampu membuat instansi ini menjadi bersih? Faktanya, ketika BPKP mengaudit Ditjen Pajak pada 2001-atas desakan IMF-tidak menghasilkan temuan yang signifikan. Masyarakat yang semula antusias menunggu hasil kerja BPKP ternyata hanya mendapat pepesan kosong.

Apakah BPKP memang tidak tahu bagaimana modus permainan di Ditjen Pajak atau tepatnya modus permainan antara fiskus dan wajib pajak? Tidak juga. BPKP sangat paham. Sudah puluhan tahun BPKP terlibat dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Tapi kenapa BPKP seperti menemui jalan buntu?

Baiklah. Maafkan BPKP.

Tapi, masihkah Anda bisa memaafkan bila unit khusus di Ditjen Pajak, yang disebut Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi SDM, ternyata juga tidak mampu membawa satu pun aparat pajak ke pengadilan? Jangankan ke pengadilan, sejak di bentuk akhir tahun lalu, direktorat ini belum pernah ada beritanya memproses petugas pajak yang diduga atau terbukti bermain dengan wajib pajak.

Jangan-jangan mereka juga terhambat Pasal 34. (Parwito/ Bisnis Indonesia 3 September 2007)

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Pos ini dipublikasikan di Perpajakan dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s