Jalan panjang menuju PP 37

Jangan dikira yang datang ke Departemen Dalam Negeri untuk menyampaikan protes atau aspirasi hanya penduduk yang tanahnya digusur atau pendukung calon kepala daerah yang kalah dalam pilkada. Anggota DPRD juga rajin menyambangi Kantor Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan protes.

Bedanya, jika rakyat yang protes cukup teriak-teriak di jalan-jalan, maka kalau anggota DPRD yang protes teriaknya di ruang rapat langsung di depan para pejabat, termasuk Mendagri.

Kehadiran delegasi DPRD ke Depdagri hanya untuk satu tujuan memprotes kehadiran Peraturan Pemerintah No. 24/2004 yang kemudian direvisi dengan PP No. 37/2005 yang membatasi jenis penghasilan atau tunjangan yang bisa diperoleh anggota dan pimpinan DPRD.

Dalam PP itu dinyatakan pemda dilarang menganggarkan tambahan penghasilan DPRD berupa uang saku, uang lelah, upah, insentif, honorarium, uang kehormatan atau sejenisnya dalam mengikuti rapat-rapat, kunjungan kerja, reses, penyiapan raperda, pengkajian atau penelaahan perda, peningkatan SDM dan profesionalisme, koordinasi dan konsultasi/ kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan.

Penekanan ini diberikan karena banyak daerah yang cenderung royal memberikan aneka macam penghasilan dengan nama dan jenis yang berbeda-beda untuk ‘menjinakkan’ DPRD. Di sisi lain, anggota DPRD juga terkesan sangat ‘haus’ sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang tidak berdampak pada tambahan anggaran. Setiap kali kaki melangkah, tangan terayun, dan lidah berbicara, semua itu bagi anggota/pimpinan DPRD berarti uang, uang dan uang.

Sehingga bisa dibayangkan bagaimana terpukulnya mereka ketika dalam pasal 26 PP itu, tegas-tegas dinyatakan penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam PP tersebut dinyatakan melanggar hukum.

Tetap tak puas

Jika protes itu datang dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuatan politik, pemerintah mungkin bisa tutup telinga dan tutup mata. Tapi ketika protes itu datang dari kalangan DPRD, maka dampaknya tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang paling terasa adalah lambatnya proses penyelesaian RAPBD di hampir semua daerah. Mereka memainkan betul kewenangan dalam proses pengesahan APBD.

Eksekutif di daerah yang awalnya mendukung sepenuhnya pembatasan anggaran bagi DPRD lama-lama kendor juga setelah pembahasan APBD mereka berlarut-larut dan tak kunjung selesai. Sampai pada titik tertentu, para kepala daerah pun akhirnya ikut melobi pusat untuk mengambulkan tuntutan DPRD.

Pemerintah akhirnya merevisi PP No. 24/2004 dengan PP No. 37/2005. Namun, PP ini justru menimbulkan protes yang lebih luas karena selain tambahan tunjangan yang dimungkinkan bagi anggota dan pimpinan DPRD tidak seberapa, PP ini justru membuat penegasan pasal-pasal yang sebelumnya sumir.

Misalnya soal soal asuransi. Berdasarkan PP itu, pemda hanya berkewajiban membayar premi asuransi sesuai ketentuan dan pagu yang berlaku. Namun, anggota DPRD justru meminta lumpsum sebesar nominal pertanggungannya, bukan sebesar preminya.

Yang menarik, PP No. 37/2005 tentang kedudukan dan keuangan bagi anggota dan pimpinan DPRD yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini terbit dalam dua versi.

Pertama, adalah PP yang diterbitkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 94. Kedua, dimuat dalam Lembar Berita Negara RI tahun 2005 No. 79.Kedua PP itu terbit pada tanggal yang sama, namun isinya berbeda, terutama pada ketentuan yang mengatur kesejahteraan anggota DPRD. Berdasarkan penelusuran Bisnis, peraturan yang dimuat dalam Lembar Berita Negara RI Tahun 2005 No. 79 adalah PP No. 33/2005 tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan.

Dengan demikian, PP No. 37/2005 versi kedua adalah PP palsu, yang memuat ketentuan-ketentuan ketika PP masih dalam bentuk draf. Beberapa ketentuan itu akhirnya didrop sebelum masuk ke Sekretariat Negara.

Pemalsuan dilakukan dengan cara mengganti halaman terakhir PP, yang memuat tanda tangan Presiden, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin serta otentifikasi dari Deputi Mensesneg bidang Perundang-Undangan Abdul Wahid diganti dengan halaman sejenis dari PP lainnya. PP 37/2005 memang tidak memuaskan DPRD.

Badan Kerja Sama Pimpinan DPRD pun mengadakan safari politik untuk meminta dukungan. Mereka a.l. bertemu Ketua DPR beserta pimpinan Komisi II DPR dan audiensi dengan Wakil Presiden.

Mereka minta agar pimpinan DPRD juga diberikan dana operasional mengingat kedudukannya setara dengan kepala daerah.

Protes tersebut kian meluas menyusul terbitnya surat edaran Mendagri yang seakan-akan menyebabkan berkurangnya penghasilan yang selama ini digunakan untuk mendukung kegiatan komunikasi dengan konstituen, tokoh masyarakat, pemuda seperti bertatap muka, dengar pendapat, penjaringan aspirasi dan pihak lain yang sehari-hari mendatangi pimpinan dan anggota DPRD.

Usulan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang memberikan penyesuaian penghasilan pejabat negara (melalui PP No. 66/2005 dan PP No. 3/2006) dan pemberian dana operasional bagi menteri dan pejabat setingkat menteri mulai 2006 (melalui Permenkeu No. 3/PMK.06/2006 tanggal 8 Februari 2006).

Perbaikan penghasilan ini tidak menyentuh pejabat eksekutif maupun legislatif di daerah. Uang representasi yang proposional dengan gaji pokok gubernur, bupati atau wali kota belum disesuaikan oleh pemerintah pusat.

Depdagri dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia pun sepakat diberikan dana operasional bagi pimpinan dan tunjangan komunikasi intensif untuk anggota DPRD. Tunjangan ini juga disepakati mulai berlaku awal 2006, sebagaimana para pejabat pusat termasuk DPR yang menerima dana operasional mulai awal 2006.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Mendagri, Badan Kerja Sama DPRD Provinsi se-Indonesia, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) menyatakan sepakat dilakukan perubahan kedua atas PP No. 24/2004.

Mendagri pun segera mengirim draf RPP perubahan kedua atas PP 24/2004 dengan memasukan dua jenis tambahan penghasilan sebagaimana diminta DPRD, yaitu dana operasional untuk pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif untuk anggota dan pimpinan DPRD.

Pasal rapelan

Meski PP No. 37/2006, yang merupakan perubahan kedua atas PP 24/2004, terbit pertengahan November 2006, heboh masyarakat baru terjadi pada awal tahun ini. Yang membuat heboh adalah kehadiran Pasal 14-D, yang biasa disebut pasal rapelan. Pasal ini menyatakan tunjangan kominikasi intensif dan dana operasional dibayarkan mulai 1 Januari 2006.

Berbagai kecaman pun muncul. Pasal ini dianggap sebagai melegalkan korupsi di kalangan DPRD.

PP ini akhirnya direvisi. Kedua tunjangan itu berlaku sejak 1 Januari 2007, bukan berlaku surut. Anggota dan pimpinan DPRD yang telah menerima tunjangan tersebut diminta mengembalikan ke kas negara.

Masalahnya, siapa aktor di balik Pasal 14-D? Dalam draf RPP yang dikirim Depdagri kabarnya tidak ada pasal yang menyatakan kedua jenis tunjangan itu berlaku surut. Itu sebabnya muncul istilah pasal siluman untuk menunjuk Pasal 14-D.

Namun, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra membantah Pasal 14-D pasal siluman. Sebab proses pembahasan RPP itu dilakukan secara terbuka. Mana yang benar? Walluhallam. (

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s