Badan Penerimaan Pajak, perlukah?

Partai Amanat Nasional mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan untuk menggantikan Direktorat Jenderal Pajak. Usulan tersebut masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Usulan ini seperti mengulang isu lama pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Bedanya, saat itu badan yang diusulkan tidak terbatas pada perpajakan tapi juga meliputi penerimaan bea masuk, cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sehingga namanya menjadi Badan Penerimaan Negara.

Rencana pembentukan badan tersebut seakan mendapat momentum ketika pemerintah berniat mengajukan RUU. kepresidenan, di mana dalam RUU tersebut di atur keberadaan departemen, lembaga nondepartemen dan institusi lain di bawah presiden. Pada saat yang bersamaan DPR juga menggunakan hak inisiatifnya dengan mengusulkan RUU yang sama. Namun hingga kini posisi RUU tersebut tidak jelas.

Menteri Iuran Negara Jika menengok ke belakang, dalam catatan sejarah Indonesia, tercatat pernah ada menteri urusan iuran negara yang dijabat pleh Hoegeng Imam Santoso (1921-2004). Selain menangani masalah perpajakan, Hoegeng juga mempunyai kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Hoegeng adalah seorang jenderal polisi yang terkenal sangat jujur dan antiKKN. Saat akan diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi (kini Ditjen Imigrasi), Hoegeng minta kepada istrinya Merry (Marie Roselina) yang mempunyai toko kembang di Jalan Cikini untuk menutup usahanya.

Apa hubungan toko kembang dan Jawatan Imigrasi? “Nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang dari Ibu Merry dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya,” jawab Hoegeng, seperti dikutip situs TokohIndonesia.com.

Menteri Iuran Negara dalam Kabinet Seratus Menteri itu berada di bawah Kompartemen Keuangan, dengan menteri koordinator Sumarno. Di bawah kompartemen ini juga ada Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Anggaran Negara Surjadi dan Menteri Urusan Perasuransian Sutjipto Amidharmo.

Namun, keberadaan kementerian ini tidak berumur panjang (1966-1067). Bersamaan dengan pembubaran Kabinet Seratus Menteri, hilang pula posisi menteri iuran negara. Dalam Kabinet Ampera, kabinet pertama di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, kemen-terian-kementerian itu dilebur menjadi departemen keuangan. Kecuali menteri urusan bank sentral yang akhirnya dilebur menjadi Bank Indonesia.

Praktik internasional Bagaimana negara-negara lain menempatkan administrasi perpajakan (termasuk di dalamnya kepabeanan dan cukai)? Memang ada beberapa negara yang menempatkan urusan penerimaan negara ini dalam lembaga independen di bawah presiden langsung, namun sebagian besar justru menempatkan di bawah Departemen Keuangan.

Yang membedakan adalah ringkat otonominya. Meski di bawah Departemen Keuangan, otoritas pajak memiliki kewenangan luas, termasuk dalam rekrutmen staf dan sistem pengelolaan anggaran. Tapi ada pula yang benar-benar menjadi bawahan Departemen Keuangan.

Namun, dalam lima tahun terakhir ada kecenderungan otoritas pajak bergerak ke arah yang lebih independen. Bahkan beberapa di antaranya berdiri sendiri sebagai sebuah badan di bawah kepala pemerintahan.

Apakah Ditjen Pajak harus naik status seperti diusulkan Fraksi PAN? Usul seperti ini pasti mendatangkan prokontra. Mereka yang pro akan mengusung berbagai alasan mengenai keuntungan-keun-tungan bila Ditjen Pajak menjadi setingkat menteri, tapi mereka yang kontra juga mempu’ nyai segudang alasan untuk menolaknya.

Yang pasti saat ini tekanan kepada Ditjen Pajak bukan main besarnya. Tekanan ini datang dari berbagai penjuru, mulai dari internal pemerintahan sendiri, lembaga negara, dunia usaha hingga LSM. Apakah keluar dari Depkeu bisa menjadi solusi? (Parwito/Bisnis Indonesia 29 Desember 2006)

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Pos ini dipublikasikan di Opini, Perpajakan dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s