BPK minta rekonsiliasi data

Penerimaan Ditjen Pajak hingga 7 Agustus 2007, berdasarkan data Departemen Keuangan, baru mencapai Rp189,3 triliun. Angka ini jauh di bawah data Ditjen Pajak per Juli 2007 yang mencapai Rp200,7 triliun.

Berdasarkan data Depkeu per 7 Agustus 2007, penerimaan PPh nonmigas Rp114,968 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp85,267 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp6,293 triliun, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp2,039 triliun, dan pajak lainnya Rp1,574 triliun.

Restitusi pajak pada periode yang sama tercatat Rp5,732 triliun untuk PPh nonmigas dan Rp15,13 triliun untuk PPN. Dengan demikian, penerimaan neto Ditjen Pajak hingga 7 Agustus Rp189,3 triliun. (lihat tabel)

Dari data tersebut, penerimaan pajak per akhir Juli tercatat Rp184 triliun (bruto). Angka ini terdiri atas PPh nonmigas Rp107,850 triliun, PPN Rp68,745 triliun, PBB Rp5,436 triliun, dan BPHTB sebesar Rp1,965 triliun.

Dari sumber yang sama juga diperoleh angka penerimaan Ditjen Pajak per akhir Juni, yang tercatat Rp172,3 triliun (bruto). Penerimaan itu terdiri atas PPh nonmigas Rp97,3 triliun, PPN Rp70,9 triliun, PBB dan BPHTB Rp2,9 triliun, dan pajak lainnya Rp1,2 triliun.

Restitusi pada periode itu mencapai Rp16,7 triliun. Penerimaan ini terdiri atas PPh nonmigas Rp4,3 triliun dan PPN Rp12,4 triliun. Maka penerimaan neto Ditjen Pajak per Juni mencapai Rp155,6 triliun.

Dalam makalahnya yang berjudul Upaya Ditjen Pajak untuk Lebih Meningkatkan Penerimaan Pajak, Dirjen Pajak Darmin Nasution menyebutkan penerimaan hingga Juni 2007 (di luar PPh migas) tercatat Rp186,78 triliun (bruto) dikurangi restitusi Rp14,84 triliun menjadi Rp170,949 triliun (neto).

Sementara itu, penerimaan hingga Juli tercatat Rp219,186 triliun (bruto) dikurangi restitusi Rp18,476 triliun, sehingga netonya menjadi Rp200,7 triliun. Dengan demikian, hingga akhir Juli Ditjen Pajak memperoleh penerimaan 51,04% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp393,248 triliun.

Mesti rekonsiliasi

Menanggapi perbedaan angka tersebut, Auditor Utama II Badan Pemeriksaan Pajak Sukoyo mengaku tidak bisa memastikan mana yang benar. Sebab di Indonesia, tidak ada satu pun institusi yang bisa mengaudit penerimaan pajak.

“Saya tidak tahu mana yang benar, sebab BPK sama sekali tidak mempunyai akses untuk menguji kebenaran data itu,” ujarnya kepada Bisnis kemarin, saat dimintai komentarnya mengenai perbedaan data penerimaan pajak antara Depkeu dan Ditjen Pajak.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyatakan biasanya yang menjadi acuan adalah data Ditjen Perbendaharaan [dulu Ditjen Anggaran], sebab mereka yang mengelola uangnya.

“Ditjen Pajak hanya mengelola laporan tapi tidak mengelola uangnya. Menteri Keuangan selalu berpegang pada Buku Merah, yang merupakan data paling akurat,” ujarnya kemarin.

Dia minta agar DPR dan BPK mengklarifikasi perbedaan data penerimaan tersebut karena menyangkut kepentingan seluruh bangsa. (Parwito/Bisnis Indonesia 27 Agustus 2007)

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke BPK minta rekonsiliasi data

  1. Berarti, syarat pentingnya harus diadakan ya. Paling tidak, perlu dipastikan:
    1. institusi mana yang berwenang mengaudit penerimaan pajak,
    2. kemana saja laporan hasil auditnya di sampaikan, serta
    3. siapa yang akan menjadi pengawas auditor pajak tersebut.

    Pemainnya ditetapkan dan aturan mainnya juga dibangun sedemikian rupa ya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s