Tarik-ulur RUU Pajak kian seru

Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla kabarnya sangat kecewa terhadap anggotanya di Panja DPR untuk RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini karena mereka gagal memperjuangkan Pasal 25 ayat (7) seperti tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Golkar.

Rumusan pasal itu justru lebih memberatkan dunia usaha ketimbang rancangan awal atau rumusan pasal yang ada sekarang. Sebagai bos partai yang banyak ditopang oleh para pengusaha, wajar bila Kalla ‘menjewer’ anggotanya agar bekerja lebih keras.

Hasilnya? Untuk sementara, lobi Partai Golkar boleh diacungi jempol. Dalam rapat yang berlangsung Jumat (16 Maret) malam, permintaan partai berlambang pohon beringin itu akhirnya disetujui Tim Perumus dan Sinkronisasi RUU KUP. Pasal 25 ayat (7) disetujui untuk dikembalikan lagi ke panitia kerja (panja).

Pasal 25 ayat 7 RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang prosedur keberatan pajak apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas pajak. Sebelumnya, pengajuan keberatan tidak ada kewajiban membayar sepeser pun, meski keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan pajak.

Dalam rumusan yang baru, pengajuan keberatan hanya bisa dilakukan bila wajib pajak melunasi sejumlah pajak yang disetujui bersama wajib pajak dan pemeriksa pajak. Keberatan itu sendiri tetap tidak menunda kewajiban membayar dan penagihan pajak.

Masalahnya, mungkinkah DIM yang sudah diketok panja dan diteruskan ke Tim Perumus dan Sinkronisasi bisa ditarik ulang pembahasannya?

UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur secara tegas masalah tersebut. Pasal 32 hanya menyebutkan pembahasan bersama [RUU] dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dan tingkat-tingkat pembicaraan itu dilakukan dalam rapat komisi/panitia yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

“Tim Perumus sebenarnya tidak mempunyai wewenang mengubah apa yang sudah diketok panja. Panja juga sepakat tidak mengubah apa yang sudah diputuskan sebelumnya. Jadi, Pasal 25 ayat 7 seharusnya tidak boleh lagi diubah,” ujar seorang anggota Panja RUU KUP, yang enggan disebut namanya, kemarin.

Tetapi, menurut dia, demi kepentingan negara yang lebih besar, panja sepakat mencari kompromi. “Timmus memutuskan pasal itu dikembalikan ke panja seperti itu.”

Tarik-ulur

Masalahnya, bila Pasal 25 ayat (7) yang sudah masuk Tim Perumus bisa dibahas ulang, ketentuan ini seharusnya juga berlaku untuk pasal-pasal lain. Jika ini terjadi, maka pembahasan RUU KUP dipastikan kian molor.

Ada sementara pihak yang ingin memaksakan agar RUU KUP disahkan Maret, sehingga bisa diberlakukan awal semester kedua 2007.

Pasal 25 ayat 7 memang pasal yang paling krusial dalam pembahasan RUU KUP ini. Pasal ini merupakan jantung administrasi pajak, di mana tarik-menarik antara wajib pajak dan petugas pajak sangat kuat. Inilah pasal yang menjadi titik peralihan dari prinsip self assessment ke official assessment. Self assessment berakhir begitu surat ketetapan pajak diterbitkan.

Namun, jika rumusan Pasal 25 ayat 7 RUU KUP tetap lolos, hampir dapat dipastikan pertikaian antara wajib pajak yang diwakili oleh Kadin Indonesia dan pemerintah yang diwakili Ditjen Pajak akan semakin berlarut-larut. Sebab bagi pengusaha, syarat pengajuan keberatan dalam pasal ini justru lebih berat dibandingkan dengan sebelumnya.

Priyahandoyo, yang menjadi penasihat Kadin Indonesia Bidang Perpajakan, menyatakan rumusan Pasal 25 yang sudah diketok panja memang sangat memberatkan dunia usaha. Untuk itu, menurut dia, Kadin Indonesia minta DPR agar kembali mempertimbangkan bunyi Pasal 25 ayat 7 itu demi kepentingan lebih besar.

“Saya kira untuk kepentingan yang lebih besar, DPR berkenan membahas kembali. Mumpung masih dimungkinkan,” katanya kemarin.

Seperti semula, Kadin Indonesia menginginkan agar dalam proses keberatan wajib pajak hanya membayar sejumlah pajak yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Atas temuan pemeriksa pajak yang tidak disetujui wajib pajak, pembayarannya ditunda sampai ada kepastian hukum (putusan banding).

Jika pengadilan memutuskan jumlah utang pajak lebih besar daripada jumlah yang disetujui WP dalam pembahasan akhir, maka atas selisih tersebut harus dibayar beserta denda sebesar 100%.

Jika rumusan ini yang disetujui DPR, Ditjen Pajak yakin tunggakan pajak-yang melampaui Rp40 triliun-akan membengkak lebih cepat.

Meski perdebatan di antara anggota Panja RUU KUP sangat tajam, hasilnya akan sangat tergantung pada sikap Dirjen Pajak Darmin Nasution. Jika Darmin ingin menjaga penerimaan pajak, dia akan sulit mundur dari rumusan yang ada sekarang.

Tetapi jika ingin menjaga kesepakatan antara Kadin, Menkeu, dan Dirjen Pajak, maka bukan mustahil Darmin akan melepas rumusan pasal tersebut. Kita lihat bagaimana hasil pembahasan panja yang dijadwalkan hari ini. (parwito/Bisnis Indonesia 21 Maret 2007)

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s