Restitusi tetap seret

Bagi dunia usaha kehadiran Peraturan Dirjen Pajak No. 122/PJ./2006 tertanggal 15 Agustus 2005 bagaikan angin sorga. Inilah untuk pertama kalinya Ditjen Pajak mengakui bahwa selama ini pelayanan terhadap permohonan restitusi masih buruk.

Akibatnya, seperti laporan Direktur PPN ke Dirjen Pajak, di seluruh Indonesia pada periode 2001-2006 terdapat 7.111 permohonan restitusi senilai lebih dari Rp10 triliun yang belum diselesaikan administrasi dan belum dibayar. Terhadap seluruh tunggakan tersebut, Dirjen Pajak Darmin Nasution menjanjikan akan selesai dalam satu tahun ke depan terhitung sejak 15 Agustus 2006.

Selain itu, Ditjen Pajak juga menjamin permohonan restitusi selain proses persetujuannya dipercepat, kepastian hukumnya juga dipertegas. Untuk itu wajib pajak dikelompokkan menjadi empat kriteria yaitu:

Pertama, permohonan restitusi yang diajukan PKP (pengusaha kena pajak) tertentu yang merupakan WP patuh, selesai dalam waktu satu bulan.

Kedua, permohonan yang diajukan PKP yang melakukan kegiatan tertentu (eksportir, PKP yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN) yang memiliki risiko rendah (seperti PKP produsen, perusahaan terbuka, BUMN/D), selesai dua bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Ketiga, permohonan yang diajukan oleh PKP selain nomor dua di atas, selesai empat bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Keempat, permohonan yang diajukan PKP di luar kriteria di atas, selesai 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap.

2006 Lebih kecil

Sebelum Perdirjen No. 122/PJ/2006 terbit, ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/Pj.33/2001.

Di lihat dari isinya, antara SE-05/PJ.33/ 2001 dan Perdirjen No. 122/PJ./2006 materinya hampir sama. Bahkan SE-05/PJ.33/2001 lebih maju karena untuk semua PKP, permohonan restitusi harus selesai dalam waktu enam bulan sejak permohonan diterima lengkap. Khusus untuk wajib pajak patuh, permohonan harus selesai dalam waktu tujuh hari untuk restitusi PPN dan dua bulan untuk restitusi PPh.

Di mana letak perbedaan antara kedua peraturan itu? Yang paling mudah disebutkan tentu, yang satu bentuknya peraturan dirjen dan satunya lagi berbentuk surat edaran dirjen. Derajat dan bobot hukumnya tentu beda.

Namun yang paling penting, wajib pajak-paling tidak para pengusaha-kehilangan trust dengan pajak. Ini berbeda dengan Peraturan Dirjen Pajak No. 122/PJ./2006, yang disambut meriah dan penuh kepercayaan. Apalagi Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan memberi komitmen tinggi untuk memperbaiki pelayanan (terutama citra Ditjen Pajak).

Bahkan pembahasan peraturan tersebut melibatkan wakil-wakil Kadin, penasihat khusus Menkeu Marsillam Simanjuntak dan Mar’ie Muhammad dan jajaran pejabat Ditjen Pajak di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Meski demikian belum ada jaminan Perdirjen 122/2006 lebih efektif mengatasi masalah restitusi. Perlu waktu untuk membuktikan. Kini setelah enam bulan usia Perdirjen 122/ PJ/2006, apakah bukti-bukti sudah bisa dilihat?

Sebelum sampai ke sana, ada baiknya ekspektasi mengenai restitusi 2006 disamakan dulu. Dengan demikian, kita berharap penilaian bisa lebih jernih, terutama dalam melihat data yang tersedia. Adapun data dan ekspektasi yang perlu disamakan mencakup poin-poin sebagai berikut.

Pertama, target dan realisasi pajak 2006 lebih tinggi dibandingkan 2005. Selama ini restitusi yang disetujui selalu berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak. Artinya, jika penerimaan pajak 2006 naik, restitusi 2006 juga naik. Penerimaan pajak 2006 tumbuh 20% dibandingkan 2005, seharusnya restitusi juga tumbuh tidak jauh dari angka itu.

Kedua, ekspor Indonesia 2006 lebih tinggi dibandingkan 2005. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik nilai ekspor 2006 adalah US$100,69 miliar (FOB) dan 2005 sebesar US$85,66 miliar atau tumbuh sekitar 17%.

Karena ekspor dikenakan PPN 0%, maka atas ekspor bisa diminta pengembalian atas pajak masukannya. Rasio antara nilai restitusi dan nilai ekspor juga berbanding lurus. Ekspor naik, restitusi naik dengan proporsi yang setara.

Ketiga, seperti diungkap di atas ada 7.111 berkas tunggakan permohonan restitusi senilai RP10 triliun yang harus selesai dalam 12 bulan ke depan, terhitung sejak 15 Agustus 2006. Jika diambil rata-rata berarti setiap bulan dicairkan Rp830 miliar. Sehingga dalam 4,5 bulan terakhir di tahun 2006 nilai tunggakan restitusi yang dicairkan mestinya sekitar Rp3,75 triliun. Jumlah ini hanya tambahan, diluar restitusi reguler.

Atas dasar itu, rasanya tidak salah jika kita mempunyai ekspektasi restitusi 2006 akan melonjak. Jika restitusi 2005 senilai Rp19,46 triliun, maka besarnya restitusi 2006 adalah restitusi 2005 ditambah Rp4 triliun (efek pertumbuhan penerimaan) ditambah Rp3 triliun (efek pencairan tunggakan restitusi PPN) atau Rp26 triliun – Rp27 triliun.

Namun data Ditjen Pajak justru menunjukkan sebaliknya. Pencairan total restitusi 2006 ternyata lebih kecil dibanding 2005. Restitusi 2006 sebesar Rp19,11 triliun, sedangkan 2005 sebesar Rp19,46 atau turun 1,81%. (Lihat tabel ).

Kalau hasilnya seperti ini, Direktur PPN Ichwan Fachruddin (kini Kepala Kanwil Jakarta Pusat) seharusnya tidak perlu cemas, dengan melaporkan ke Dirjen Pajak bahwa Perdirjen No. 122/PJ/2006 akan berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan neto PPN 2006.

Faktanya, nilai restitusi PPN 2006 hanya Rp13,67 triliun lebih kecil dibandingkan restitusi 2005 sebesar Rp14,26 triliun. Padahal penerimaan bruto PPN 2006 lebih tinggi dibandingkan 2005, masing-masing Rp136,70 triliun dan Rp115,55 triliun. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi?

Restitusi hak WP

Untuk mengetahui secara pasti mengapa restitusi 2006 lebih rendah dibandingkan 2005 memang perlu melihat langsung problem di masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Namun, rasanya kita patut menduga ada upaya secara sistematis dari seluruh kantor pajak untuk menahan keran restitusi. Cara ini biasa dipakai bila penerimaan pajak tidak aman. Dugaan ini cocok dengan data laporan Kanwil Pajak yang menyebutkan shortfall penerimaan 2006 mencapai Rp28 triliun.

Kini apakah bisa disimpulkan bahwa Perdirjen No. 122/ PJ/ 2006 belum berjalan efektif? Memang harus diakui banyak kendala untuk mengimplementasikan kebijakan itu secara konsekuen. Tapi restitusi adalah hak wajib pajak. Permohonan restitusi seharusnya mendapat prioritas karena berarti WP tersebut telah menjalankan kewajiban pajaknya, bahkan melampaui pajak yang seharusnya terutang.

Dirjen Pajak, atau direktur kepatuhan internal, seharusnya konsekuen menjalankan isi SE No. 09/PJ.53/2006 angka 3 yang menyatakan jika jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perdirjen telah lewat dan Kepala KPP tidak menerbitkan SKPPKP maka terhadap aparatur pajak yang lalai dalam melaksanakan tugas sehingga jangka waktu tersebut terlampaui dapat dikenakan sanksi kepegawaian yang berlaku. (parwito/bisnis indonesia 16 Februari 2007)

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s