Kambing hitam itu bernama ijon

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ijon adalah pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembelinya sesudah masak.

Kata ijon berasal dari kata ijo yang berarti hijau, atau menjual buah pada saat belum masak, belum matang, dan warnanya masih hijau. Kini, kata ijon dipakai untuk menggambarkan kejadian yang sama atau hampir sama di bidang lain, tidak terbatas lagi pada istilah di bidang pertanian.

Di bidang perpajakan, misalnya, istilah ijon mulai populer setelah tahun anggaran bergeser dari April-Maret ke Januari-Desember. Pada saat tahun anggaran masih April-Maret, ada kesamaan antara jatuh tempo pembayaran pajak akhir tahun dan jatuh tempo tahun anggaran. Tidak ada masalah dengan pencapaian kinerja.

Kata ijon dalam konteks perpajakan biasanya digunakan untuk menggugat atau mempertanyakan kebenaran realisasi penerimaan pajak yang diklaim oleh Ditjen Pajak. Sejak akhir tahun lalu, istilah ini menjadi semakin populer, karena Dirjen Pajak Darmin Nasution selalu meyakinkan publik bahwa apapun yang terjadi dengan realisasi penerimaan pajak 2006, dia tidak akan melakukan ijon.

Pernyataan itu kembali dikemukakan Darmin di depan rapat pimpinan Ditjen Pajak, akhir bulan lalu. Kepada para kepala kanwil yang hadir dalam rapat itu, Dirjen Pajak menyatakan realisasi penerimaan pajak Januari-Maret 2007 naik 26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ini, lanjutnya, jauh di atas rata-rata.

Penyebabnya, menurut Darmin, Ditjen Pajak pada akhir 2006 tidak melakukan ijon, dengan tidak mendorong dunia usaha menyetorkan pembayaran pajak untuk maksud tercapainya target penerimaan yang biasanya berdampak pada terjadinya koreksi di awal tahun berikutnya.

“Mengingat Ditjen Pajak tidak melakukan hal itu [ijon], maka tidak terjadi koreksi di awal tahun,” ujar Darmin, seperti dikutip dari dokumen notulen Rapim Ditjen Pajak pada 25-26 Juni 2007, yang dimuat dalam Intranet Ditjen Pajak.

Pernyataan serupa kembali diulang saat Darmin bersama sejumlah pejabat eselon satu Depkeu mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu jajaran pimpinan media massa, di Jakarta, Jumat malam pekan lalu. “Mengapa yang dulu selalu masuk? Karena sistem ijon ini,” tutur Darmin disambut tawa para pimpinan media massa.

Sementara itu, soft-ijon adalah ‘kebijakan’ kepala kantor pajak untuk menahan persetujuan atau pembayaran restitusi yang diminta wajib pajak. Saat krisis ekonomi, pemerintah bahkan secara resmi meminta Ditjen Pajak agar menunda persetujuan restitusi pajak guna menjaga likuiditas pemerintah.

Beberapa SSP PPh Pasal 29 yang dibayar akhir tahun
No NPWP Nama WP NTPP Kode Tahun Tanggal Jumlah
1 xx.xxx.xxx.x-091.000 TK 051251003090408 116.200 2006 20-12-2006 100.000.000.000
2 xx.xxx.xxx.x-092.000 SM 1302101303070201 116.200 2006 15-12-2006 60.000.000.000
3 xx.xxx.xxx.x-055.000 SI 1104120507150305 116.200 2006 22-12-2006 14.096.864.063
4 xx.xxx.xxx.x-051.000 PGR 0305051107030405 116.200 2006 29-12-2006 9.410.623.800
5 xx.xxx.xxx.x-011.000 HIM 0706021009050910 116.200 2006 08-12-2006 6.788.189.717
6 xx.xxx.xxx.x-092.000 SIM 0102050205080908 116.200 2006 28-12-2006 2.000.000.000
7 xx.xxx.xxx.x-041.000 KGL 1514081405150613 116.200 2006 14-12-2006 2.000.000.000
8 xx.xxx.xxx.x-017.000 CSU 1314061006100012 116.200 2006 15-12-2006 2.000.000.000
9 xx.xxx.xxx.x-059.000 OWI 0310140009100703 116.200 2006 22-12-2006 1.859.856.483
10 xx.xxx.xxx.x-405.000 KEK 0701080302091202 116.200 2006 27-12-2006 950.000.000

Sumber: SSP, diolah

Apakah ijon bertentangan dengan UU? Sesuai dengan prinsip self assessment, wajib pajak dipercaya menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Mekanismenya diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU Pajak Penghasilan.

Pasal 25 UU itu mengatur tentang angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Pembayaran pajak ini merupakan angsuran bulanan yang pada akhir tahun pajak nanti harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan kena pajak lainnya dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pihak ketiga.

Apabila pajak terutang dalam suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari jumlah kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan (Pasal 29 UU Pajak Penghasilan).

Jadi, jelas, jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebagai batas waktu pelunasan pajak adalah kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak. Apakah wajib pajak boleh melunasi pada tanggal 25 Januari atau 25 Februari?

Jawabannya boleh. Bagaimana bila dilunasi pada tahun berjalan? Jawabannya, boleh.

Yang tidak boleh adalah bila kewajiban pajak tahun 2008 diharuskan membayar pada 2007 atau tahun sebelumnya.

Ijon 2006

Pertanyaannya, apakah pada era Ditjen Pajak di bawah pimpinan Darmin Nasution benar-benar tidak ada praktik ijon sebagaimana diklaimnya di depan para bawahannya ataupun di depan para koleganya, termasuk di depan Menteri Keuangan?

Penelusuran yang dilakukan Bisnis justru membuktikan hal sebaliknya. Ada ribuan wajib pajak, termasuk wajib pajak orang pribadi, yang melunasi kewajiban pajaknya di akhir tahun.

Ijon terjadi di hampir semua jenis KPP. Bahkan, baik di KPP WP besar maupun KPP khusus yang sudah modern sejak beberapa tahun lalu, juga ditemukan bukti ijon. Hebatnya, ada WP orang pribadi, termasuk seorang pengusaha besar dari Kawasan Indonesia Timur, yang ternyata membayar PPh Pasal 29 pada akhir tahun 2006.

Bagaimana membuktikan bahwa SSP (surat setoran pajak) tersebut adalah setoran PPh 29? Untuk itu, harus dilihat beberapa sistem pengkodean yang dilakukan Ditjen Pajak.

Di setiap SSP, dapat diketahui kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Kode 0116, misalnya, menunjuk jenis pajak PPh badan, sedangkan 0115 kode PPh orang pribadi. Kemudian kode 100 untuk PPh Pasal 25, 200 untuk PPh Pasal 29 (pelunasan), dan 300 untuk jenis setoran ketetapan pajak.

Dari lembar SSP yang melengkapi tulisan ini, SSP itu jelas termasuk jenis setoran PPh Pasal 29 yang ternyata dibayar pada 20 Desember 2006.

Mudah-mudahan kode-kode tersebut sudah diganti, sehingga lembar SSP yang tercecer itu sama sekali bukan bukti bahwa pada era Darmin juga terjadi ijon. Rasanya Pak Darmin tidak akan berbohong, tetapi siapa berani menjamin bahwa anak buahnya juga tidak berbohong soal ijon! (parwito)

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Pos ini dipublikasikan di Opini dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s