Reimbursement listrik kena PPN

JAKARTA: Ketentuan yang diterbitkan Ditjen Pajak menyangkut pengenaan PPN atas penggantian biaya (reimbursement) listrik dinilai salah, karena berdasarkan PP tentang barang strategis listrik termasuk bebas PPN.

Dalam PP No. 12/2001 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, terakhir direvisi dengan PP No. 43/2002, disebutkan listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt, termasuk barang kena pajak yang dianggap strategis sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Namun, dalam surat yang ditujukan kepada PT LMIR, Direktur PPN Ditjen Pajak A. Sjarifuddin Alsah (kini Sekditjen Pajak) menyatakan biaya penggantian atau reimbursement atas pembayaran listrik yang dilakukan terlebih dulu oleh pengelola gedung untuk penyewa atau tenant termasuk jasa kena pajak yang terutang PPN.

Seorang pengurus Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengakui asosiasinya tengah membahas masalah tersebut menyusul adanya pengaduan dari salah satu anggotanya yang merasa dirugikan akibat ketentuan tersebut.

“Dalam waktu dekat, APPBI akan mengirim surat ke Menteri Keuangan untuk menanyakan mengenai pengenaan PPN untuk tagihan penggantian pemakaian biaya listrik,” ujar pengurus APPBI yang enggan disebut namanya kepada Bisnis, tadi malam.

Dalam surat yang dikirim ke Ditjen Pajak, PT LMIR menjelaskan sebagai pengelola gedung perkantoran dan apartemen setiap bulan membuat tagihan atas pemakaian listrik oleh tenant yang besarnya sama dengan tagihan yang dikeluarkan oleh PLN. Perusahaan tersebut hanya menggunakan satu gardu listrik untuk seluruh gedung. Pada saat melakukan penagihan (reimbursement) kepada para tenant tersebut, PT LMIR tidak mengenakan PPN hanya menagih sebesar tagihan dari PLN.

Atas pertanyaan tersebut, Direktur PPN Ditjen Pajak dalam suratnya menyatakan sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan UU PPN diatur a.l. Pasal 1 angka 7 menyatakan dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Kedua, Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Ketiga, Pasal 4 huruf C menyatakan PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

“Atas dasar itu, reimbursement atau penagihan kembali nilai tagihan pemakaian listrik baik nilai tagihannya sama ataupun lebih besar daripada tagihan oleh PLN terutang PPN karena pada dasarnya reimbursement itu merupakan bagian dari kegiatan penyerahkan jasa kena pajak berupa persewaan perkantoran dan apartemen yang dilakukan oleh tenant,” ujar Direktur PPN dalam surat itu.

Dalam surat lainnya disebutkan pengenaan PPN atas biaya penggantian tidak hanya sebesar nilai mark up, tapi seluruh nilai penggantian. Sebab tagihan listrik (termasuk juga air oleh PDAM) merupakan bagian dari kegiatan penyerahan jasa kena pajak berupa persewaan ruangan.

Gugat

Seorang konsultan pajak yang berkantor di Jakarta Pusat menyatakan nilai penggantian memang bisa dijadikan dasar pengenaan pajak, jika atas barang dan jasa tersebut memang terutang pajak. Tapi jika barang atau jasa tersebut memang bebas pajak, maka nilai penggantian tersebut tidak bisa dijadikan dasar pengenaan pajak.

“Kalau dilihat substansinya seharusnya tidak kena pajak karena listrik memang bebas pajak. Tapi saya mesti pelajari dulu,” katanya. Jika wajib pajak merasa dirugikan akibat ketentuan itu, dia menyarankan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Sekretaris Ditjen Pajak A. Sjarifuddin Alsah yang dihubungi tadi malam memilih mematikan telepon genggamnya. Sementara, Direktur Penyuluhan Perpajakan Erwin Silitonga mengatakan akan mempelajari lebih lanjut implikasi PP No. 12/2001 terhadap surat tersebut.

“Secepatnya akan kami sampaikan sikap kami, bagaimana implikasi PP itu. Tapi kalau Anda tanyakan sekarang, kurang lebihnya pandangan saya sama dengan isi surat Pak Sjarifuddin [Surat No. S-812/PJ.53/2005],” kata Erwin, tadi malam. (Neneng Herbawati/Bastanul Siregar) (parwito@ bisnis.co.id) Bisnis Indonesia 26 Desember 2006

About these ads

Tentang parwitoparwito

it is about my opinion.... it all about my world
Tulisan ini dipublikasikan di News dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s